Kapolri Jend. Listiyo Sigit Prabowo Tidak Perlu Apriori, Polri Berbenah
Kapolri Jend. Listiyo Sigit Prabowo, dampingi Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi korban demontrasi di Rs. Polri Kramatjati
Oleh : Edward Ho
Dalam melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto, dalam hal mengendalikan stabilitas keamanan nasional, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, M.Si tidak perlu merasa apriori atau cari panggung.
“Ya seharusnya Kapolri tidak perlu merasa apriorilah, setiap kemampuan itu tidak mutlak karena suatu pengetahuan atau pembenaran yang diperoleh melalui akal budi semata, secara kelembagaan, Polisi selaku alat negara perlu melakukan suatu pengamatan untuk melahirkan suatu pengalaman yang berharga” Kata Pengacara Edward Ho, SH di Jakarta, Selasa (2/9/2025)
Lebih lanjut kata Edward, dia harus benar-benar menyadari betul bahwa perintah Presiden bukan sekedar perintah dari seorang Prabowo Subianto, tapi harus dimaknai lebih dari itu. Karena inilah kepercayaan tertinggi seorang Presiden kepada Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama ia menjabat Kapori.
Kepercayaan ini jauh melebihi Presiden pendahulunya (Joko Widodo -red).
Kapolri harus mengakui bahwa aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi beberapa hari belakangan ini merupakan bentuk kegagalan negara dalam memenuhi harapan masyarakat, “Pemerintah gagal memberikan kepercayaan kepada rakyat” ujarnya Edward.
Polri selaku alat negara, sudah saatnya sadar dan berbenah atau bertansformasi menjadi Polri yang berubah menjadi tranparan dan akuntabel disegala bidang. Tanpa bermaksud tendensius, penanganan kasus-kasus di polri masih dinilai gelap itu harus diakui.
Ini harus diucapkan supaya Polri mempunyai dasar yang kuat atau kontrol sekaligus sebagai refleksi menuju polri yang profesional , tranparan dan akuntabel.
Berubahlah sampai masyarakat lupa terhadap trauma atau luka lama yang pernah buat Polri terhadap masyarakat, lalu masyarakat mengucapkan Polri harus percaya.
Selesaikan semua kasus-kasus di kepolisian secara transparan dan akuntabel, sekecil atau sebesar apapun itu, jangan sakiti hati masyarakat, anggaran polri yang sangat besar pastikan di kelola secara transparan dan akuntabel.
Pastikan sikap dan perilaku polisi tidak lagi menerima setoran-setoran dari kelompok atau pihak manapun termasuk dari kasus-kasus masyarakat.
Stikma-stikma negatif terhadap Polri harus segera disudahi misalnya, seperti jatah-jatah oleh oknum-oknum, calo pada penerimaan calon polisi, penempatan jabatan, kenaikan pangkat, serta urusan-urusan masyarakat lainnya yang selalu identik uang uang.
Ketidak percayaan rakyat terhadap Polri hanya dapat diselesaikan polri itu sendiri hingga rakyat benar-benar percaya dan merasakan bagaimana perlindungan, pengayoman dan pelayanan itu dapat dirasakan masyarakat.
Dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi belakangan ini, masyarakat melihat presiden Prabowo Subianto secara tanpa syarat Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan yang sangat besar terhadap institusi Polri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan tanpa syarat kepada Polri atau Kapolri untuk Polri berbenah diri, bukan karena apa-apa, murni tanpa syarat. kesempatan ini harus benar-benar dimanfaatkan Kapolri secara institusi (Polri-red), kata Pengacara Edward Sihotang, SH.
Dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi harus di akui puncak ketidak percayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama masalah kesenjangan ekonomi yang sangat besar.
Dampak sangat buruk, karena memakan korban manusia (meninggal dunia) dan secara ekonomi menimbulkan kerugian yang sangat besar, termasuk dampak negatif dari negara-negara lain. Sentara rakyat dan aparat (Kepolisian) sama-sama korban bahkan meninggal dunia.
Polri haru kembali pada jatidirinya yaitu sebagai pengayom, pelindung dan pelayanan masyarakat, di luar itu Polri dipastikan menjadi musuh rakyat. Polisi dengan segala problematikanya harus berubah tanpa syarat sebagaimana Presiden Prabowo Subianto memberikan kepercayaan kepada Polri dengan tanpa syarat.***
