Demi Hukum Yang Lebih Baik Pemerintah Cabut Wewenang Polri Dari Samsat

Ilustrasi Samsat Polda Metro Jaya  Oleh ; Edward Ho Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Negara Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur pencetakan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan). Ketentuan ini tertuang pada Pasal 64, yang secara eksplisit mengatur setiap kendaraan bermotor untuk diregistrasikan dan diidentifikasi. Pasal…

Proyek Pemerintah Sumber Utama Korupsi

Proyek Pemerintah Sumber Korupsi    Jakarta, trans-cyber.com, — Proyek Pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan seharusnya peluang besar bagi masyarakat berpartisipasi memajukan negeri ini. Namun sayang hal itu hanya logika dan teori diatas kertas belaka. Karena pejabat-pejabat yang diberikan wewenang masih terus-meneru memanfaatkan dan menggerogoti anggaran proyek-proyek pemerintah untuk memperkaya dirinya sendiri. Sehingga tidak mengherankan…

Laporan Masyarakat di Polres Metro Jakut Tidak ada Perkembangan

JAKARTA, trans-cyber.com, — Kinerja penyidik Kepolisian Resor Metro Jakarta Utara di pertanyakan. 1 tahun laporan dugaan tindak pidana tidak mendapat kepastian hukum bagi korban. Dalam kasus ini korban pelapor atas nama Riyanto mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih Rp 500juta korban atas nama Riyanto. Kepala mobil trailer miliknya diambil dengan cara melawan hukum oleh sekelompok…

Kakan BPN Kabupaten Bogor Diminta Awasi Kinerja Bawahanya

Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Fredy Marfin (Foto : Istimewa) Bogor, trans-cyber.com, — Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor, Fredy Marfin diminta serius bekerja dan mengawasi kinerja bawahanya sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada masyarakat terutama dalam menuntaskan penyelesaian kasus-kasus pertanahan di Kabupaten Bogor. Terlebih-lebih permasalahan pendaftaran Sertifikat tanah yang tidak sebanding dengan anggaran yang…