Memaknai Kemarahan Rakyat Dalam Gelombang Aksi Demonstrasi
Aksi unjuk Rasa menyampaikan Kekecewaan Rakyat Terhadap Pemerintah Agustus lalu
(Foto: Istimewa)
MEMAKNAI peristiwa gelombang aksi dan demontrasi besar-besaran yang terjadi di Indonesia beberapa waktu belakangan ini, lebih baik mencari faktor-faktor yang bersifat positif, produktif, objektir dan kemanfaatan.
Tanpa perlu mencari tahu atau melibatkan pihak-pihak asing, aseng, elit global dll, pada pokok tulisan ini menyimpulkan bahwa tragedi ini adalah sebuah konsesus kinerja pemerintah yang pada puncaknya melahirkan kemarahan rakyat kepada pemerintah.
Untuk Indonesia menjadi lebih baik, ini harus di evaluasi, diperbaiki, agar sikap empati, peduli, jujur, melayani dan transparan ada di pribadi-pribadi pemimpin atau pekerja di negeri ini.
Tidak bisa dibantah, bahwa seluruh fasilitas, tunjangan, gaji, kesejahteraan pemerintah, pejabat-pejabat dan penghidupan anak istri bersumber dari pajak-pajak rakyat.
Menjadi sangat – sangat ironis Negeri ini, apabila semua pejabat-pejabat, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, PNS, ASN hidup glamor dan bermewah-mewahan, menikmati segala fasilitas dan uang yang bersumber dari pajak-pajak rakyat, sementara rakyat sebagai sumbernya dibiatkan melarat, merintih, menjerit dalam kemiskinan.
Berikut ini beberapa rangkuman yang diambil dari beberapa pendapat masyarakat penyebab terjadinya aksi demonstrasi besar-besaran di Indonesia (Pemicu utama kemarahan rakyat), yaitu ;
Faktor Ekonomi & Kehidupan Sehari-hari
- Banyak PHK & tingginya biaya hidup yang mencekik rakyat menimbulkan rasa takut, cemas, dan marah sementara penghasilan tidak ada dan harga kebutuhan pokok terus melambung.
- Tarif Pajak yang sangat besar terus membenani hidup rakyat sementara manfaatnya tidak ada.
- Kenaikan PBB, simbol salah satu puncak kemarahan rakyat, yang terus menrus diperas membuat rakyat semakin tidak berdaya.
- Kebijakan terhadap pedagang kecil, yang melarang Gas 3 Kg, membuat pedagang kecil kehilangan kesempatan berusaha, sementara memperkaya mafia.
Faktor Politik & Elitisme Kekuasaan
- Kenaikan upah/tunjangan DPR, yang menimbulkan kesenjangan ekonomi antara rakyat dengan pejabat-pejabat (para elit, oligarki) sementara rakyat sangat menderita alias sengsara.
- Perilaku elit yang hidup bermewah-mewah sama sekali tidak peduli terhadap beban dan kesulitan ekonomi masyarakat, (hedonisme, praktisime).
- Rangkap jabatan, persekongkolan para elite dan Korupsi yang merata dismua sektor pemerintahan.
- Merendahkan rakyat dengan kata-kata yang tidak pantas, dan menginjak-injak martabat rakyat.
- Pemberian tanda kehormatan kepada koruptor yang secara langsung merusak nilai-nilai etika, estetika dan moral rakyat dalam berbangsa dan bernegara.
- Tidak adanya pertanggung jawaban penegak hukum dan rendahnya akuntabilitas Hakim, Jaksa dan Polisi (hukum dijadikan sebagai alat balas dendam yang memproduksi kejahatan- kejahatan baru) hukum kehilangan power.
Faktor Identitas & Kedaulatan
- Banyaknya kasus yang tidak terselesaikan diberbagai daerah yang berpotensi dimanfaatkan pihak-pihak yang dapat mengancam kedaulatan negara
- Mafia sumber daya alam (dikuasai oligarki) dimana-mana, mengancam sumber penghidupan dan kelangsungan hidup rakyat (Kasus pagar Laut, tambang, hutan, perkebunan, tanah-tanah rakyat, laut yang tercemar dll)
Faktor Moral & Keadilan Hukum
- Kegaduhan hukum akibat Ijazah Jokowi, Lambang Kebohongan Negara. Penegak hukum gagal dan tidak mampu memberikan kepercayaan kepada rakyat. Dianggap menjadi penghinaan bagi Bangsa dan Negara.
- Eksekusibitas beberapa tokoh elit yang terus menerus dipertontonkan dan dilindungi para elit-elit penguasa yang membuat hukum tidak berkeadilan (eqoal)
Faktor Sosial & Generasi
- Program makan bergizi gratis tidak efektif, menambah pos-pos kejahatan korupsi dan memperluas kepentingan kekuasaan tanpa disertai transparan dan akuntabilitas
Psikologi Kolektif
Semua alasan-alasan diatas memunculkan kompleksitas secara terpadu, menjadi satu kesatuan seperti virus yang menggerogoti kehidupan masyarakat.
Hasil yang dicapai bak kentut, baunya tercium tapi manfaatnya tidak dapat dirasakan, persis sama dengan ucapan Prabowo – Gibran, yaitu omon-omon belaka.
Pemerintah dinilai hanya mampu membuat; Kebijakan, program, wacana-wacana dengan hasil kinerja yang sangat buruk yang menyebabkan kegelisahan, keresahan, kekacauan, ketakutan dan ketidak pastian terhadap kelangsungan hidup rakyat.
Semoga bermanfaat…
Penulis: Redaksi trans-cyber.com
Editor: Redaksi trans-cyber.com
