Nadim Makarim Mantan Menteri Pendidikan RI dalam kasus Korupsi Chromebook
JAKARTA, TRANS-CYBER.COM, Dalam laman facabook Piter Gontha memberikan sudut pandang hukum yang berbeda terkait proses persidangan Nadim Makarim eks Menteri Pendidikan era Joko Widodo.
Piter Gontha dalam laman facabooknya mengklaim mengikuti persidangan di Pengadilan Tipokor Jakarta, “pada hari Senin, 11 Mei 2026, saya secara pribadi menghadiri sebagian dari persidangan yang melibatkan Nadiem Makarim” demikian dikutip dari laman facabook pribadinya Piter F. Gontha.
Piter F. Gontha dalam tulisannya menyatakan meskipun hanya sebentar berada di ruang sidang, suasananya beberapa kali lebih terasa seperti perdebatan daripada pemeriksaan hukum yang seimbang. Nadiem terlihat tenang dan berusaha menjawab pertanyaan secara langsung, sementara beberapa pertukaran menjadi tegang dan berulang.
Pada beberapa momen, terasa seolah tujuan bukan hanya mencari klarifikasi, tetapi juga mencoba menyudutkannya melalui interupsi dan pertanyaan yang berkepanjangan.
Namun demikian, saya juga memahami bahwa posisi Jaksa tentu tidak mudah. Mereka memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses hukum berjalan dan semua fakta diuji secara mendalam. Karena itu, saya berharap apa pun keputusan akhirnya nanti benar-benar didasarkan pada fakta, objektivitas, dan rasa keadilan.
Apabila pada akhirnya Jaksa mengambil langkah tuntutan bebas karena memang tidak ditemukan dasar yang kuat, maka hal tersebut justru dapat menjadi sebuah preseden positif yang baru bagi penegakan hukum di Indonesia.
Langkah seperti itu bukanlah kelemahan, melainkan keberanian institusi untuk menunjukkan independensi, profesionalisme, dan integritas. Dalam jangka panjang, hal tersebut justru akan menguntungkan institusi kejaksaan sendiri dan membantu mengembalikan kredibilitasnya yang belakangan ini dipertanyakan oleh banyak orang.
Terlepas dari pandangan politik atau opini pribadi, Indonesia harus menjunjung tinggi keadilan, profesionalisme, dan martabat dalam setiap proses hukum. Tokoh publik, mantan menteri, pengusaha, maupun rakyat biasa semuanya berhak mendapatkan prinsip yang sama: keadilan tidak hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus terlihat ditegakkan secara adil.
Kasus ini telah menjadi lebih besar daripada sekadar satu individu. Ini mencerminkan bagaimana demokrasi kita menghadapi pengawasan, kritik, akuntabilitas, dan due process. Dalam sebuah negara yang matang, proses hukum seharusnya memperkuat kepercayaan publik, bukan memperdalam polarisasi atau menimbulkan kesan adanya keberpihakan.
Indonesia membutuhkan institusi yang kuat, tata kelola yang transparan, dan para pemimpin yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit. Namun pada saat yang sama, kita juga membutuhkan sistem peradilan yang memberi ruang agar jawaban dapat didengar secara utuh dan objektif.
Apa pun hasil akhirnya nanti, mari kita berharap proses ini tetap berjalan secara adil, cerdas, dan penuh rasa hormat — karena pada akhirnya, kredibilitas institusi kita jauh lebih penting daripada drama politik.
Piter memberi pesan penting bagaimana hukum akan bekerja secara objektif dan independen dan tidak menimbulkan kegaduhan karena derama politik.
Nadim Makarim didakwa dalam perkara dugaan tindak pidana Chromebook di Kementerian Pendidikan menuai pro-kontra dikalangan publik***
