Dimana Tanggung Jawab Istri atau Suami Pejabat Yang Nikmat Uang Rakyat
Dokumentasi Pelantikan Kabinet Prabowo Subianto (Foto Istimewa)
Sabtu, 6 September 2025|Pukul 14:44 Wib
JAKARTA, trans-cyber.com, — Ditengah-tengah ekonomi dan politik yang tidak menentu di tanah air, memunculkan pertanyaan-pertanyaan dari publik. Terutama dari istri-istri atau kroni-kroni pejabat negeri ini.
Dimana, apa tugas dan fungsi mereka dan seperti apa pertanggungjawaban mereka kepada rakyat?
Diketahui secara pasti bahwa pejabat negeri ini runtin menerima fasilitas, berupa gaji, kendaraan, rumah, listrik/telpon termasuk biaya operasional yang sangat besar termasuk istri atau suami dan anak-anaknya yang kesemuanya dari keringat dan darah rakyat melalui pajak.
Ditengah-tengah kesulitan ekonomi dan sulitnya pekerjaan membuat hidup rakyat semakin terjepit dan tercekik, kemiskinan dan kelaparan terjadi dimana-mana karena sulitnya mendapatkan pekerjaan dan mahalnya biaya kebutuhan pokok.
Sementara mereka-mereka pejabat, termasuk istri atau suaminya termasuk anak-anak menikmati kemewahan dan aliran duit yang tidak henti-henti ditengah-tengah himpitan ekonomi yang sama sekali tidak punya rasa empati dan kepedulian.
Hilangnya perasaan dan empati ini semakin mempertontonkan betapa buruknya tingkah-perilaku yang dipertontonkan, sehingga pejabat-pejabat, keluarga dan kroni-kroninya yang menikmati uang-uang dari pajak rakyat layak dimintai pertanggungjawabannya.
Apabila sikap perilaku yang dipertontonkan pejabat-pejabat negeri ini tidak memiliki rasa empati dan kesadaran terhadap keadaan perekonomian rakyat tidak bisa dipersalahkan rakyat akan semakin marah, berpotensi semakin meluas dimasyarakat.
Dimata rakyat, para pejabat, termasuk istri-istri dan suami-suami atau keluarga dianggap tidak tau diri dan tidak tahu berterimakasih kepada rakyat. Melainkan hanya sibuk menikmati kemewahan, fasilitas dan tunjangan serta gaji dari pajak rakyat.
Apa jadinya kalau rakyat pajak tidak mau lagi bayar pajak kenegara? Apakah istri-istri, suami-suami dan keluarga para pejabat itu tidak malu menikmati fasilitas, gaji, tunjangan dan biaya-biaya lainnya yang penuh kemewahan itu?
“Sadar diri lah, harusnya ada rasa empati dan pernyataan sikap yang dapat membuat rakyat dihargai. Bukan diam dan diam tetapi secara terus-menerus menikmati fasilitas, gaji tunjangan dan lain-lainnya tanpa sedikitpun peduli terhadap penderitaan yang sedang dihadapi rakyat” kata Agus, mantan Aktivis di Jakarta (Sabtu, 5/9/2025).
Perekonomian yang semakin mburuk ini dikhawatirkan dapat semakin meluas dan mengancam stabilitas pemerintahan. Keadaan saat ini benar-benar sangat sulit dan terjadi secara merata diberbagai berbagai daerah di Indonesia.
Ini tidak dapat dianggap main-main lagi, kemarahan rakyat dapat menjadi ancam apabila tidak segera diatasi.
Semua instrumen pemerintah melalui Kementerian dan Lembaga termasuk para pemangku kepentingan yang menikmati uang-uang dari pajak rakyat sedang ditagih Pertanggung jawabannya.
Ruang-ruang gelap dan persekongkolan pejabat dengan kelompok-kelompok elit yang diduga menyelewengkan uang-uang dari pajak rakyat harus diminta pertanggungjawabannya untuk memastikan tercapainya keadilan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat sesuai Pancasila dan UUD 1945 ***
Editor : Redaksi
