Antrian Panjang Pengisian BBM di SPBU, Ancam Stabilitas Ekonomi Nasional (foto istimewa)
Jakarta, trans-cyber.com, — Tidak bisa dipungkiri, harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi yang melambung tinggi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat secara luas. Daya beli masyarakat terus menurun akibat kenaikan harga-harga kebutuhan di pasar.
Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok masyarakat dinilai tidak terlepas dari kenaikan harga BBM non subsidi yang secara langsung mempengaruhi biaya transportasi atau biaya pengangkutan barang yang harus dikeluarkan para pelaku usaha.
Sentara ketersediaan BBM jenis pertalite di berbagai SPBU semakin hari semakin langka di pasaran memaksa pengendara harus membeli atau menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang harganya jauh dari kemampuan daya beli karena harga yang lebih mahal.
Antrian pengisian bahan bakar minyak (BBM) di SPBU setiap hari terus terjadi menjadi beban tersendiri bagi rakyat, waktu habis terbuang berjam-jam membuat mental masyarakat sangat terganggu (was-was) karena harus menunggu antrian panjang di SPBU.
Secara khusus pengguna kendaraan bermotor roda dua yang membutuhkan BBM 3-5 liter pertalite harus rela antri berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), hal ini dinilai sangat tidak adil bagi rakyat.
Sementara pengisian BBM tertentu mendapat perlakuan khusus (prioritas), membuat kenyataan ini menjadi sangat ironis, sementara Kementerian BUMN yang didalamnya adalah Pertamina hanya sibuk membuat narasi tanpa disertai solusi.
Tanpa disadari, ini adalah kejahatan yang disengaja oleh pemerintah karena secara nyata-nyata gagal menyediakan kebutuhan rakyat akan tetapi sebaliknya mempersulit rakyat untuk mendapatkan hak-hak ekonominya untu memenuhi kebutuhannya. Ini dapat dipastikan menjadi ancaman stabilitas ekonomi secara nasional.
Tidak bisa dipungkiri disparitas harga BBM bersubsidi dan non subsidi yang sangat tinggi ini dapat membuat setiap orang dengan terpaksa akan melakukan praktek-praktek kejahatan atau kriminal yang lebih serius karna beban ekonomi yang semakin berat tanpa adanya solusi dari pemerintah.
Pemerintah sibuk menarasikan hal-hal yang tidak penting dengan alasan-alasan yang sama sekali tidak memberikan dampak langsung terhadap ekonomi rakyatnya, pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menjadi fenomena ekonomi yang sangat buruk.
Kebijakan dan tata kelola pemerintahan hanya menghasilkan antrian panjang kendaraan di stasiun pengisian bahan bakar dengan mengorbankan dan mempersulit perekonomian rakyat.
Belakangan ini PT. Pertamina Patra Niaga mencatat adanya lonjakan tajam pada konsumsi BBM bersubsidi, khususnya jenis Pertalite dan Biosolar, pasca-penyesuaian harga BBM nonsubsidi pada pertengahan April 2026.
Fenomena migrasi konsumen ini melanda hampir seluruh wilayah operasional Pertamina, yang secara langsung memicu penurunan angka penjualan pada lini produk Pertamax Series dan Dex Series.
Director of Regional Marketing PT Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengonfirmasi perubahan perilaku konsumen tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI.
Ia menjelaskan bahwa sejak penyesuaian harga berlaku pada 18 April 2026, permintaan masyarakat terhadap BBM PSO Pertalite maupun JBT Biosolar terus mengalami peningkatan signifikan.
Kejadian ini adalah sejalan dengan tata kelola dan kebijakan pemerintah yang gagal karena secara nyata-nyata hanya menghasilkan hal-hal mempersulit perekonomian rakyat secara nasional.
Sementara anggaran negara yang bersumber dari pajak rakyat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan bahkan setiap tahun habis dinikmati tanpa disertai pertanggung jawaban secara transparan dan akuntabel. (SH)
