Muncul Rumor, Kabid Pembangunan DPRKP Jakarta Cawe-cawe Proyek
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Daerah Khusus Jakarta (Foto: fb DPRKP)
Jakarta, trans-cyber.com, — Kepala Bidang Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Daerah Khusus Jakarta, muncul rumor proyek Cawe-cawe dengan oknum anggota dewan.
Rumor itu diketahui dari sumber pada Jumat, (15/8/2025) yang lalu dan langsung mengkonfirmasi kepada yang bersangkutan, namun sayang tidak ada respon.
Menurut sumber yang dapat dipercaya, Kabid Pembangunan DPRKP (Chairul Latif-red) disebut-sebut cawe-cawe dengan oknum anggota dewan. Kata sumber, “ada 16 paket proyek e-katalog rehabilitasi rusun di Daerah Khusus Jakarta cawe-cawe dengan oknum Dewan” ucapnya pada Jumat, (15/8/2025) lalu.
Dalam kebiasaan perilaku buruk kekuasaan atau pejabat, praktek cawe-cawe seprti ini seringkali terjadi dimana-mana, hal seperti ini biasanya disebabkan beberapa faktor tertentu, baik dari faktor kedekatan maupun faktor deal-deal yang mengarah pada nilai atau uang ataupun jabatan alias balas budi.
Terhadap rumor panas seperti ini kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Khusus Jakarta, Kelik Indriyanto, S.T., M.T. sebagai Pengguna Anggaran (PA) perlu diingatkan untuk melakukan tindakan tegas agar setiap proses kegiatan pelaksanaan proyek di Dinas PRKP Daerah Jakarta berjalan sesuai aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Itu sangat penting sebagai bentuk jaminan dan tanggung jawab jabatan bagi Kepala Dinas dan harus menjamin tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan terutama terhadap pengelolaan anggaran keuangan Daerah yang bersumber dari pajak rakyat.
Selain itu juga sebagai bentuk langkah-langkah pencegahan terjadinya potensi tidak pidana Korupsi di Dinas Perumahan Daerah Khusus Jakarta yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Terhadap rumor ini, wartawan telah mencoba menghubungi langsung Kepala Bidang Pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Daerah Khusus Jakarta melalui WhatsApp, namun tidak diangkat.
Konfirmasi lewat pesan WhatsApp juga telah disampaikan, namun lagi-lagi tidak dijawab. Sementara eks Kepala Sudin Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Jakarta Utara itu memiliki jejak digital pemberitaan yang sangat massif tentang kegiatan proyek-proyek di Jakarta Utara.
Dimana berdasarkan pemberitaan di berbagai media, mengarah pada dugaan-dugaan adanya praktek korupsi dan penyalahgunaan wewenang semasa menjabat. Pemberitaan ini seharusnya dapat menjadi petunjuk untuk dijadikan sebagai pertimbangan terhadap rumor, sebagai upaya-upaya menghindari hal-hal yang tidak di inginkan.
Dengan tidak adanya sikap dan tanggapan dari yang bersangkutan (Chairul Latif -red) bukti masih adanya oknum pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang tidak peka terhadap isu-isu yang berkembang dimasyarakat.
Sangat disayangkan dan sikap pejabat-pejabat seperti ini sudah selayaknya segera di evaluasi kembali. Karena berpotensi merusak Marwah dan kepemimpinan gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung dan Wakilnya Rano Karno. ***
Penulis : Aa/e08
Editor : Redaksi
