SUSUSNAN REDAKSI;
Dewan Redaksi :
Dimpos P. Sitompul, SH., MH., – Idwar Basrah, SH., MH., Hombar Sinambela, SH., – Reynold – Budi, – Hendrik, SH. – H. Manullang, SH., MH., Agustinus D.P., SH., MH
Pemimpin Umum :
Edward Ho
Pemimpin Perusahaan :
Edward Ho
Pemimpin Redaksi :
Afdol Amir
Wakil Pemimpin Redaksi :
Hitler, ST.
Koordinator Liputan :
Surya – Asep – Saipul –
Redaktur Pelaksana :
Feddy, – Putra
Staf Redaksi :
Romel M – Suher –
Staf Admin Keuangan :
Santi, –
Biro Iklan :
Herman K
Kepala Perwakilan, Kepala Biro, Wartawan
Hitler, ST – Yanto – Suheri – Suherman Kutulalo (Daerah Khusus Jakarta), Ferry Hermawan – Ririk RS – Siti Fatimah, – Reni (Jawa Tengah), Ferdinan Siburian – Jerry H.M.S, – Edison N/Bogor, (Jawa Barat), – M. Andi (Sumatera Barat)
Biro Iklan : Suherman Kutulalo
Biro Hukum :
Kantor Hukum Edward S & Rekan
Wartawan dan Reporter dalam melakukan tugas peliputan atau reportase dilindungi UU Pers No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada pasal 18 Ayat 1 ( Siapapun yang menghambat atau menghalangi tugas jurnalistik dapat dipidana penjara 2 tahun atau denda Rp.500 Juta”
Setiap Wartawan dan Reporter dilengkapi Id Card Pers yang masih berlaku. Namanya terdaftar di Box Redaksi. Manakala ada yang mengaku-ngaku sebagai Wartawan, Reporter dan tidak bisa menunjukan surat tugas atau Id Card Pers silahkan menghubungi nomor yang ada di alamat box Redaksi
Media trans-cyber.comDibawah Naungan
PT. MEDIA TRANS UTAMA
Berdasarkan Badan Hukum Perseroan
PT. Media Trans Utama Akta No. 01 Tanggal 07 April 2020 oleh Notaris Hendra Wismal, SH., MH.
SK Menkumham RI No. AHU – 0019642 AH. 01.01.TH 2020, NIB. : 0220200490984
KLBI : 62012/63112, NPWP : 94.758.047.8.002.00
Izin Lokasi : Tanggal 08 April 2020. Rekening BCA : 2731793851
Kode Etik Jurnalistik
Untuk menjamin kemerdekaan pers dalam rangka memperoleh informasi yang benar, setiap wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman untuk jaminan mutu serta menjaga integritas dan kepercayaan publik secara independen dan profesionalisme. Atas dasar itu, setiap wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik :
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Wartawan Indonesia mampu menguji informasi dengan pemberitaan yang berimbang dengan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Asas Kode Etik Jurnalistik
Kode Etik Jurnalistik lahir pada 14 Maret 2006 oleh gabungan organisasi pers dan ditetapkan sebagai Kode Etik Jurnalistik baru yang berlaku secara nasional melalui keputusan Dewan Pers No 03/ SK-DP/ III/2006 tanggal 24 Maret 2006 yang sedikitnya mengandung empat asas, yaitu :
Asas Demokratis
Demokratis berarti berita harus disiarkan secara berimbang dan independen, selain itu, Pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, dan pers harus mengutamakan kepentingan publik.
Asas demokratis ini juga tercermin dari pasal 11 yang mengharuskan wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Dengan adanya hak jawab dan hak koreksi, pers tidak boleh menzalimi pihak manapun. Semua pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan untuk menyatakan pandangan dan pendapatnya, tentu secara proposional.
Asas Profesionalitas
Secara sederhana, pengertian asas ini adalah wartawan Indonesia harus menguasai profesinya, baik dari segi teknis maupun filosofinya. Misalnya Pers harus membuat, menyiarkan, dan menghasilkan berita yang akurat dan faktual. Dengan demikian, wartawan indonesia terampil secara teknis, bersikap sesuai norma yang berlaku, dan paham terhadap nilai-nilai filosofi profesinya.
Hal lain yang ditekankan kepada wartawan dan pers dalam asas ini adalah harus menunjukkan identitas kepada narasumber, dilarang melakukan plagiat, tidak mencampurkan fakta dan opini, menguji informasi yang didapat, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang , dan off the record, serta pers harus segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang tidak akurat dengan permohonan maaf.
Asas Moralitas
Sebagai sebuah lembaga, media massa atau pers dapat memberikan dampak sosial yang sangat luas terhadap tata nilai, kehidupan, dan penghidupan masyarakat luas yang mengandalkan kepercayaan. Kode Etik Jurnalistik menyadari pentingnya sebuah moral dalam menjalankan kegiatan profesi wartawan. Untuk itu, wartawan yang tidak dilandasi oleh moralitas tinggi, secara langsung sudah melanggar asas Kode Etik Jurnalistik.
Hal-hal yang berkaitan dengan asas moralitas antara lain Wartawan tidak menerima suap, Wartawan tidak menyalahgunakan profesi, tidak merendahkan orang miskin dan orang cacat (Jiwa maupun fisik), tidak menulis dan menyiarkan berita berdasarkan diskriminasi SARA dan gender, tidak menyebut identitas korban kesusilaan, tidak menyebut identitas korban dan pelaku kejahatan anak-anak, dan segera meminta maaf terhadap pembuatan dan penyiaran berita yang tidak akurat atau keliru.
Asas Supremasi Hukum
Dalam hal ini, wartawan bukanlah profesi yang kebal dari hukum yang berlaku. Untuk itu, wartawan dituntut untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku. Dalam memberitakan sesuatu wartawan juga diwajibkan menghormati asas praduga tak bersalah.
Alamat Redaksi :
Jln. Pembina 1, Cipinang Muara – Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta. Phone/WA : 0877 8800 8871. email: redaksitc@gmail.com, admintc@gmail.com